AD/ART

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN  REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS INDONESIA

 

 

Mukadimah

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

 

Sesungguhnya penglihatan  adalah sumber keindahan dan jendela masuknya informasi dari alam semesta, Maha Besar Allah yang telah menciptakan mata yang tak ternilai sebagai tanda keagungan-Nya.

Bahwa sesungguhnya Ilmu Refraksi  Optisi/Optometri adalah suatu sarana untuk mencapai penglihatan yang sempurna. Demi pengabdian dan didorong oleh keinginan yang luhur terhadap kepentingan bangsa dan kesejahteraan umat manusia, serta rasa dan keinginan bersatu dalam wadah Organisasi Refraksionis Optisien /Optometris di seluruh Indonesia maka didirikanlah IKATAN  REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS INDONESIA

Dengan rahmat Tuhan  Yang Maha Esa disertai kesadaran  dan rasa tanggung jawab terhadap fungsi dan tugas serta pengabdian Refraksionis Optisien/ Optometris didalam memperjuangkan maksud dan tujuan organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diatur dan disusun sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

IKATAN  REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS INDONESIA

BAB I

Nama, Waktu, Kedudukan dan sifat

Nama

Pasal 1

Organisasi ini bernama IKATAN  REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS INDONESIA disingkat menjadi IROPIN

Waktu

Pasal 2

  1. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1972 dengan nama Ikatan Refraksionis Optisien Ortoptis Indonesia (IROOPIN),untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
  2. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II  tanggal 8 Desember 1988, nama organisasi yang tersebut pada ayat (1) diubah menjadi Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN)
  3. Untuk kepentingan hubungan Internasional, Nama IROPIN diterjemahkan sebagai  ”Association of Optometrists Indonesia”

Kedudukan

Pasal 3

Kantor pusat Organisasi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

Sifat

Pasal 4

IROPIN adalah organisasi nirlaba  yang mengabdikan diri pada profesi dan kemanusiaan bersifat Independen,mandiri, bebas serta bertanggung jawab.

BAB II

Azaz,Tujuan, Misi dan Status

Azaz

Pasal 5

IROPIN berazaskan Pancasila

Tujuan

Pasal 6

  1. Membina persatuan Anggota dalam satu wadah Profesi
  2. Mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi khususnya  dalam bidang Ilmu Refraksi Optisi/Optometri
  3. Memperdalam dan menggali Ilmu Pengetahuan Refraksi  Optisi/Optometri.Dengan bekerjasama dengan Institusi Pendidikan di Luar Negeri
  4. Meningkatkan Citra Refraksionis Optisien/Optometri di Masyarakat sebagai tenaga kesehatan yang Profesional.
  5. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.

Misi

Pasal 7

Dalam mencapai tujuannya, IROPIN akan selalu mempunyai misi:

  1. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Refraksi Optisi/Optometri bagi anggota.
  2. Menjaga harkat dan martabat Profesi Refraksionis Optisien/Optometris
  3. Mengadakan Kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang terkait, di Dalam dan di Luar Negeri
  4. Berperan serta aktif dalam sistim pelayanan Kesehatan Mata, Khususnya pelayanan Refraksi Optisi/Optometri
  5. Bekerja sama dengan Pemerintah dalam Perencanaan dan Pembuatan peraturan di bidang Refraksi Optisi/Optometri serta Implementasinya peraturan tersebut.
  6. Meningkatkan kesadaran hukum, dan melaksanakan pembinaan serta pembelaan anggota

Status

Pasal 8

IKATAN Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia  merupakan satu-satunya organisasi profesi Refraksi Optisi/Optometri di Indonesia.

BAB III

Sendi sendi Organisasi

Pasal 9

  1. Segala Program dan Kegiatan Organisasi dijalankan dengan bersendikan kekeluargaan dan kebersamaan.
  2. Semua keputusan Organisasi dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan hasilnya dijalankan dengan konsekuen dan penuh rasa tanggung jawab.

 

 

BAB  IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

  1. Anggota IROPINterdiri dari :
    1. Anggota biasa.
    2. Anggota luar biasa.
    3. Anggota Kehormatan
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan hak nya di tetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

 

BAB  V

Musyawarah Nasional,  Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang

MUSYAWARAH  NASIONAL

Pasal 11

  1. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS adalah rapat paripurna anggota tingkat nasional yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam organisasi.
  2. Peserta, tugas dan wewenang serta tata cara MUNAS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

MUSYAWARAH DAERAH

Pasal  12

  1. Musyawarah Daerah disingkat (MUSDA) adalah rapat paripurna anggota tingkat Provinsi yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam Organisasi.
  2. Peserta, Tugas dan wewenang serta tatacara MUSDA diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

MUSYAWARAH CABANG

Pasal 13

  1. Musyawarah Cabang disingkat (MUSCAB) adalah rapat paripurna anggota tingkat Kota/Kabupaten yang mempunyai kedaulatan tertinggi dalam organisasi
  2. Peserta, Tugas dan wewenang serta tatacara MUSCAB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB  VI

STRUKTUR  ORGANISASI

Pasal 14

Struktur Organisasi IROPINterdiri dari :

  1. Dewan Pembina dan Dewan Penasehat Pusat
  2. Pengurus Pusat
  3. Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi Pusat
  4. Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia
  5. Dewan penasehat Daerah
  6. Pengurus Daerah (Pengda)
  7. Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi Daerah
  8. Koordinator Daerah (Korda)
  9. Pengurus Cabang (Pengcab)
  10. Koordinator Cabang (Korcab)

 

BAB  VII

KEPENGURUSAN

Pasal 15

  1. Dewan Pembina adalah yang membina Organisasi IROPIN yang terdiri dari unsur instansi dan perorangan yang dipilih oleh Munas.
  2. Dewan penasehat adalah tokoh tingkat nasional dan perangkat organisasi yang memberikan nasehat kepada organisasi baik diminta ataupun tidak diminta, yang dipilih oleh Munas.
  3. Pengurus Pusat adalah Pengurus Organisasi Tingkat Nasional yang diberi mandat oleh Anggota melalui keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS).
  4. Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi Pusat, adalah badan yang sejajar dengan Pengurus Pusat yang membidangi pengawasan dan penegakan etika serta kehormatan profesi, yang dipilih dan ditetapkan oleh Peserta MUNAS.
  5. Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia adalah badan yang sejajar dengan Pengurus Pusat yang mengampu profesi Refraksionis Optisien/Optometris di Indonesia, yang dipilih dan ditetapkan oleh Peserta MUNAS.
  6. Dewan Penasehat Daerah adalah tokoh tingkat propinsi yang memberikan nasehat kepada organisasi baik diminta atau tidak diminta, yang dipilih oleh Musda.
  7. Pengurus Daerah (Pengda) adalah Pengurus Organisasi Tingkat Provinsi yang diberi mandat oleh Anggota melalui keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA)
  8. Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi Daerah adalah Badan yang sejajar dengan Pengurus Daerah yang membidangi Pengawasan dan penegakan Etika serta kehormatan Profesi, yang dipilih dan ditetapkan oleh Peserta MUSDA.
  9. Koordinator Daerah (Korda) Adalah koordinator tingkat Provinsi yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat.
  10. Pengurus Cabang (Pengcab) adalah Pengurus Organisasi Tingkat Kota/Kabupaten yang diberi mandat oleh anggota melalui Musyawarah Cabang (MUSCAB).
  11. Kordinator Cabang (Korcab) adalah Kordinator tingkat kota/ Kabupaten yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah.

Pasal 16

Pembentukan, Tugas dan wewenang tentang Kepengurusan ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII

Kewenangan Penyelenggaraan Kegiatan

Pasal 17

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan wilayah kerja dalam penyelenggaraan kegiatan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB IX

Kelengkapan Pimpinan Organisasi

Pasal 18

Untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan Organisasi, dibentuk :

  1. Departemen ditingkat Pusat
  2. Bidang di tingkat Daerah
  3. Seksi di tingkat Cabang

BAB X

DISIPLIN ORGANISASI

 Pasal  19

Sanksi atas pelanggaran tata tertib Organisasi baik yang dilakukan oleh pengurus di semua tingkatan maupun anggota, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB XI

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

KEUANGAN

Pasal 20

  1. Keuangan Organisasi ini di peroleh dari :
    1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
    2. Sumbangan/hibah yang bersifat tidak mengikat
    3. Usaha lain yang halal
  2. Pelaporan Penggunaan anggaran keuangan dilaporkan 31 Desember tiap tahun.

 

PERBENDAHARAAN

Pasal 21

  1. Perbendaharaan Organisasi adalah seluruh harta kekayaan berupa barang yang bergerak atau barang tidak bergerak, surat surat berharga, serta dana milik organisasi
  2. Cara memperoleh, membagikan,dan penggunaan untuk kelancaran roda Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

 

BAB  XII

RAPAT RAPAT

Pasal 22

  1. Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi melalui forum :
    1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
    2. Musyawarah Daerah (MUSDA)
    3. Musyawarah Cabang (MUSCAB)
    4. Rapat Kerja (RAKER)
    5. Rapat Pimpinan (RAPIM)
  2. Penjelasan rapat-rapat dan rapat lainnya yang bersifat Khusus dan atau Luar biasa akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

 

BAB  XIII

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 23

Sanksi atas pelanggaran tata tertib Organisasi baik yang dilakukan oleh pengurus  maupun anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

 

BAB XIV

LAMBANG DAN MARS ORGANISASI

Pasal 24

Lambang dan Mars Organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga

 

BAB  XV

PERSELISIHAN

Pasal  25

  1. Apabila terjadi perselisihan antara anggota dengan organisasi atau sesama anggota  yang berkaitan dengan organisasi maka penyelesaian akan dilakukan dengan Musyawarah Mufakat
  2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam organisasi.

 

BAB XVI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal  26

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Nasional, tetapi tidak boleh merubah azas dan tujuannya.

 

BAB  XVII

PEMBUBARAN

Pasal  27

  1. Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan oleh MUNAS yang khusus  diselenggarakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta MUNAS yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang kurangnya  2/3 (dua per tiga) hak suara dari yang hadir dalam MUNAS yang bersangkutan.
  2. Dalam hal Organisasi dibubarkan, maka seluruh kekayaan Organisasi yang ada dihibahkan kepada Organisasi atau Badan Hukum yang lain yang mempunyai satu tujuan dengan Organisasi (IROPIN).

 

BAB XVIII

PENGESAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pengesahan

Pasal 28

Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh MUNAS

Aturan Tambahan

Pasal 29

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  akan diatur dalam peraturan-peraturan Pengurus Pusat IROPIN
  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan Pengurus Pusat tidak boleh bertentangan dengan perundangan yang berlaku

 

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

      Pasal 30

  1. Anggaran Dasar ini merupakan Anggaran Dasar Organisasi IROPIN Periode  2016 s/d 2021 yang di sahkan dalam MUNAS  IROPIN VI
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2016

 

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

 

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO Kastam, A.Md.RO Ahmad Yusron, A.Md.RO
Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

  1. Anggota Biasaadalah Refraksionis Optisien/Optometris sesuai peraturan perundangan yang berlaku
  2. Anggota Luar Biasaadalah Orang yang kegiatannya  terkait dengan bidang Refraksi Optisi dan atau Optometri dan ijasahnya telah diakui Pemerintah Republik Indonesia atau Optometris WNA yang memperoleh surat akreditasi dari Kolegium Refraksionis Optisien / Optometris Indonesia.
  3. Anggota Kehormatanadalah orang  atau lembaga/ Badan yang berjasa untuk kemajuan organisasi dan pengembangan profesi.

Syarat menjadi anggota

Pasal 2

  1. Syarat  menjadi Anggota Biasa adalah :
    1. Warga Negara Republik Indonesia
    2. Memiliki Ijasah Refraksionis  Optisien/Optometris yang diakui Pemerintah, atau ijasah dari institusi Luar Negeri yang telah menjalani  asimilasi/adaptasi
    3. Mengajukan permohonan tertulis melalui Pengurus Daerah dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat
  2. Syarat menjadi Anggota Luar Biasa adalah :
    1. Memiliki ijasah yang diakui Pemerintah.
    2. Memiliki rekomendasi dari lembaga pendidikan/organisasi asalnya
    3. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Daerah dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
    4. Anggota luar biasa dapat juga diusulkan oleh Pengurus Daerah dan atau Pengurus Pusat dan disahkan keanggotaannya oleh Pengurus Pusat melalui Rapat Pleno Khusus untuk itu.
  3. Syarat menjadi Anggota Kehormatan adalah :
    1. Diusulkan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat
    2. Diputuskan dan disahkan keanggotaannya melalui Rapat Pleno Khusus untuk itu atau dalam Rapat Kerja Nasional

Pasal 3

Anggota Biasa mempunyai hak :

  1. Mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan kepada Pengurus Pusat/Daerah
  2. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus
  3. Membela diri baik ditingkat Pusat/ Daerah
  4. Mengikuti semua kegiatan organisasi
  5. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesinya
  6. Mendapatkan manfaat dari upaya organisasi profesi untuk mensejahterakan anggotanya

Pasal  4

Anggota Biasa berkewajiban :

  1. Menjaga dan mempertahankan kehormatan organisasi dan martabat profesi
  2. Mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
  3. Mematuhi Kode Etik Profesi
  4. Mengikuti semua kegiatan profesi untuk memenuhi perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR)
  5. Membayar uang pangkal dan iuran anggota yang ditentukan organisasi

Pasal  5

Anggota Luar Biasa mempunyai hak :

  1. Mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan  kepada Pengurus Pusat/ Daerah
  2. Membela diri baik ditingkat pusat atau tingkat Daerah
  3. Mengikuti semua kegiatan Organisasi

Pasal  6

Anggota Luar Biasa berkewajiban :

  1. Menjaga dan mempertahankan kehormatan Organisasi dan martabat profesi
  2. Mematuhi segala peraturan dan perundang undangan yang berlaku
  3. Mematuhi kode etik profesi
  4. Mengikuti kegiatan profesi untuk memenuhi proses alih teknologi dan budaya Indonesia serta perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR)
  5. Membayar uang pangkal dan iuran anggota yang ditentukan organisasi

Pasal  7

Anggota Kehormatan mempunyai hak :

  1. Mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan kepada Pengurus Pusat/Daerah
  2. Mengikuti kegiatan organisasi

 

Pasal 8

Anggota Kehormatan berkewajiban :

  1. Menjaga dan mempertahankan kehormatan organisasi dan martabat profesi
  2. Mematuhi segala Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku

Pasal  9

Keanggotaan berakhir karena :

  1. Meninggal Dunia
  2. Mengundurkan diri
  3. Diberhentikan, dengan alasan :
    1. Melakukan tindak pidana profesi yang berkekuatan hukum tetap
    2. Tidak mematuhi peraturan atau keputusan organisasi
    3. Melakukan perbuatan yang merugikan martabat dan kehormatan organisasi

 

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 10

Syarat menjadi Pengurus :

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Menyatakan diri secara tertulis untuk bersedia dan sanggup menjadi Pengurus
  3. Amanah dan tidak tercela/cacat hokum
  4. Berdedikasi, memiliki pengalaman dalam manajemen organisasi, serta memiliki akseptabilitas,loyalitas,kredibilitas,kapabilitas dan fleksibilitas yang tinggi

Pengurus Pusat

Pasal 11

  1. Pengurus Pusat terdiri dari:

Ketua Umum didampingi beberapa Ketua, Sekretaris Umum didampingi Wakil Sekretaris, Bendahara Umum didampingi Wakil Bendahara selaku Pengurus harian, Departemen Hukum dan Organisasi, Departemen  Pengembangan dan Pembinaan Profesi, Departemen Pengabdian dan Pelayanan profesi, Departemen Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga. Bila perlu dapat dibentuk Departemen lainnya untuk melengkapi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

  1. Pengurus Pusat mempunyai Kewenangan untuk :

Mengangkat Koordinator Daerah bila di salah satu Provinsi belum mempunyai syarat terbentuknya Pengurus Daerah dan Koordinator Daerah bertanggung jawab langsung pada Ketua Umum.

  1. Masa jabatan Ketua Umum 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode secara berurutan.

Pasal 12

Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia

  1. Kriteria Anggota Kolegium Refraksionis Optisien Indonesia(KROI) :
    1. Anggota IROPIN
    2. Minimal pendidikan D III Refraksionis Optisien/ setara
    3. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan bekerja

 

  1. Calon Ketua diusulkan oleh anggota KROI, dengan kriteria :
  2. Refraksionis Optisien anggota KROI dicalonkan oleh minimal 30% anggota KROI.
  3. Minimal pendidikan D III Refraksionis Optisien + S1
  4. Menyatakan kesediaan-nya untuk aktif, minimal 1 (satu) periode kepengurusan KROI.
  5. Memiliki latar belakang pengalaman menjadi pimpinan/pengurus organisasi IROPIN.
  6. Mempunyai wawasan yang luas dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu refraksi optisi/optometri; serta mempunyai visi untuk mampu menghadapi persaingan global.
  7. Mempunyai integritas yang tinggi dan mampu berhubungan dengan institusi sejenis di luar negeri.

 

  1. Anggota KROI  berjumlah 11 orang dari yang diusulkan dan dipilih oleh peserta MUNAS IROPIN berdasarkan urutan suara terbanyak secara langsung, bebas dan rahasia.
  2. Ketua KROI dipilih oleh anggota KROI berdasarkan suara terbanyak secara langsung, bebas dan rahasia.  Pengurus KROI dibentuk oleh Ketua terpilih dan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, serta dapat membentuk  komisi – komisi sesuai dengan kebutuhan.
  3. Ketua bertanggungjawab kepada rapat Musyawarah Nasional. Masa bakti Pengurus Harian disesuaikan dengan masa bakti Pengurus Pusat IROPIN.
  4. Apabila Ketua KROI tidak berdomisili di Ibu Kota Negara, maka wakil / Sekretaris ditunjuk yang berdomisili di Ibu Kota Negara.
  5. Apabila Ketua tidak dapat menjalankan tugas sampai masa baktinya, maka fungsi jabatan ketua dilaksanakan oleh Wakil Ketua sampai berakhirnya masa jabatan tersebut.

 

 

 

Pasal 13

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab KROI

 

  1. Mengampu cabang ilmu refraksi optisi/optometri.
  2. Menetapkan dan menjamin mutu refraksionis optisien/optometris.
  3. Membuat dan merevisi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi pendidikan refraksionis optisien/optometris berkoordinasi dengan organisasi profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Refraksi Optisi (AIPROI), Kementerian Ristek dan Dikti serta Kementerian Kesehatan.
  4. Melaksanakan uji kompetensi refraksionis optisien/optometris secara nasional.
  5. Memberi masukan pada institusi pendidikan refraksionis optisien/optometris yang ada dan yang berpotensi untuk dikembangkan.
  6. Menilai dan mengevaluasi kompetensi optometris luar negeri.
  7. Menetapkan kegiatan yang mendapatkan Satuan Kredit Profesi (SKP) bagi refraksionis optisien/optometris.
  8. Merencanakan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan untuk menyetarakan kemampuan Refraksionis Optisien/optometris agar sesuai dengan standar V KKNI.
  9. Bekerjasama dengan badan/instansi pendidikan didalam dan Luar Negeri.
  10. Bertanggungjawab melakukan kaderisasi Training Of Trainer(TOT).
  11. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan secara tertulis dan transparan dalam satu periode pada Musyawarah Nasional.

 

 

 

Pasal 14

Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi

 

Syarat menjadi Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi

 

  1. Warga Negara Indonesia
  2. Sehat jasmani dan rohani
  3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia
  4. Memiliki  loyalitas, cakap, jujur, moral, etika dan intregitas tinggi serta memiliki reputasi yang baik terhadap organisasi Refraksionis Optisien.
  5. Memiliki Visi dan Misi terhadap pengembangan Organisasi Profesi Refraksionis Optisien.

 

Pasal 15

Tugas Dan Wewenang Majelis Kehormatan Dan Disiplin Profesi – MKDP

 

  1. Tugas Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi sebagai berikut:
    1. Memfasilitasi dan menyusun ketentuan tentang  etika, standar profesi, standard kompetensi, standard pelayanan tenaga Refraksionis Optisien.
    2. Menyusun tatacara pengaduan, pemeriksaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran etika standart kompetensi dan standard pelayanan tenaga Refraksionis Optisien
    3. Menerima pengaduan.
    4. Meneliti dan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik, standard kompetensi dan standard pelayanan tenaga Refraksionis Optisien.
    5. Menetapkan sanksi administratif
    6. Melakukan penilaian terhadap kemampuan tenaga Refraksionis Optisien.
    7. Membuat laporan tentang monitoring dan evaluasi pelaksaan disiplin tenaga Refraksionis Optisien.

 

  1. Wewenang Majelis Kehormatan dan disiplin Profesi sebagai berikut:
    1. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan RO dalam penerapan disiplin keilmuannya.
    2. Menetapkan sanksi disiplin.

 

Pengurus Daerah

Pasal  16

  1. Syarat terbentuknya pengurus Daerah :
    1. Terdapat sedikitnya 10 Refraksionis Optisien/Optometris di provinsi tersebut.
    2. Melakukan Musyawarah Daerah.

 

  1. Pengurus Daerah terdiri dari  :

Seorang Ketua didampingi Wakil Ketua, Seorang Sekretaris didampingi Wakil Sekretaris, Bendahara didampingi Wakil Bendahara selaku Pengurus Harian. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Organisasi, Bidang Pengembangan dan Pembinaan Profesi. Bidang Pengabdian dan Pelayanan Profesi, Bidang Hubungan Antar Lembaga. Bila perlu dibentuk Bidang lainnya untuk melengkapi yang disesuikan dengan kebutuhan.

  1. Pengurus Daerah mempunyai kewenangan untuk :

 

Mengangkat Koordinator Cabang bila disalah satu Kota/Kabupaten belum mempunyai syarat terbentuknya Pengurus Cabang dan Koordinator Cabang bertanggung jawab langsung pada Ketua Pengurus Daerah

  1. Masa jabatan Ketua  5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode secara berurutan.

 

Pengurus Cabang

Pasal 17

  1. Syarat terbentuknya pengurus Cabang :
    1. Terdapat sedikitnya 5 Refraksionis Optisien/Optometris di Kabupaten/Kota tersebut.
    2. Melakukan Musyawarah Cabang.

 

  1. Pengurus Cabang terdiri dari :

Seorang Ketua , Seorang Sekretaris ,Bendahara didampingi Wakil Bendahara selaku Pengurus Harian. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Organisasi, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Profesi, Seksi Pengabdian dan Pelayanan Profesi, Seksi Hubungan antar lembaga.

  1. Masa jabatan Ketua 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode secara berurutan.

 

Pasal 18

Berhentinya menjadi pengurus karena :

  1. Meninggal Dunia
  2. Mengundurkan Diri
  3. Tidak aktif dalam kegiatan kepengurusan atau kegiatan organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tanpa pemberitahuan.

Rangkap Jabatan

Pasal 19

  1. Dalam keadaan tertentu ketua IROPIN dapat merangkap jabatan selain pada organisasi     yang bergerak dibidang optik dan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan IROPIN dan  tidak mengganggu tugasnya.
  2. Ketua Umum PP IROPIN, Kolegium IROPIN, Ketua Majelis Kehormatan dan Profesi ,Ketua Pengurus Daerah, Ketua Pengurus  Cabang  tidak boleh saling merangkap jabatan.

 

  1. Perangkapan jabatan dimungkinkan bila anggota IROPIN kurang dari 5(lima) orang.

 

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 20

  1. Penyelenggaraan kegiatan keprofesian yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun external organisasi harus melalui koordinasi dengan Pengurus Daerah setempat.
  2. Kegiatan pengembangan profesi yang diselenggarakan Pengurus Pusat di wilayah Pengurus Daerah, dilaksanakan oleh Pengurus Daerah setempat.

 

BAB IV

Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang

Musyawarah Nasional (MUNAS)

Pasal 21

  1. Musyawarah Nasional merupakan forum kedaulatan tertinggi organisasi yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat Nasional
  2. Musyawarah Nasional diikuti Oleh Pengurus Pusat sebelumnya, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota (dengan mandat dari Pengurus Daerah maksimal 10% dari jumlah anggota Daerah) dan peninjau.
  3. Musyawarah Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun.
  4. Musyawarah Nasional (MUNAS) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
  5. Apabila Pengurus Pusat tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional seperti yang dimaksud pada ayat (4), maka Musyawarah Nasional dapat dilaksanakan oleh lebih dari separuh Pengurus Daerah yang menginginkannya.
  6. Musyawarah Nasional (MUNAS) berwenang  :
    1. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat, Majelis Kehormatan dan Disiplin  Profesi Pusat, Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia.
    2. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Ketetapan lainnya.
    3. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pusat, Anggota Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi Pusat, Anggota Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia
  7. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional (MUNAS) diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional (MUNAS).

 

 

Musyawarah Nasional Luar Biasa

(MUNASLUB)

Pasal  22

  1. Munaslub diadakan apabila ketua umum berhalangan tetap atau dinilai melanggar AD/ART serta kode etik profesi.
  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa  mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional (MUNAS)
  3. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan Oleh Pengurus Pusat atas usul Tertulis lebih dari separuh Pengurus Daerah.
  4. Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Pengurus Pusat dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pengurus Pusat tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Maka  Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
  5. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa.

 

Musyawarah Daerah (MUSDA)

Pasal 22

  1. Status Musyawarah Daerah (MUSDA)  sebagai berikut :
  2. Musyawarah Daerah merupakan forum kedaulatan tertinggi organisasi yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat Propinsi
  3. Musyawarah Daerah diikuti Oleh  Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Anggota (membawa mandat dari Pengurus Cabang maksimal 10% dari jumlah anggota Cabang) dan peninjau.
  4. Musyawarah Daerah diadakan 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun.
  5. Musyawarah Daerah (Musda) diselenggarakan oleh Pengurus Daerah
  6. Apabila Pengurus Daerah tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Dimaksud pada ayat (2) diatas, maka Musyawarah Daerah dapat dilaksanakan oleh lebih dari separuh Pengurus Cabang yang menginginkannya.
  7. Musyawarah Daerah (Musda)) berwenang  :
  8. Menilai laporan pertanggung jawaban. Pengurus Daerah, Majelis Kehormatan dan disiplin  Profesi.
  9. Menetapkan program kerja organisasi di tingkat Daerah, yang merupakan solusi atas permasalahan organisasi yang aktual.
  10. Mengakomodasi aspirasi yang berkembang pada tingkat Daerah dan merupakan penjabaran program kerja tingkat Nasional
  11. Memilih dan menetapkan Ketua, Majelis Kehormatan Dan disiplin Profesi Daerah.
  12. Ketua Pengurus Daerah terpilih membentuk formatur sekurang kurangnya 5 (lima) orang yang diambil dari Majelis Kehormatan disiplin dan profesi. Ketua Pengurus Daerah menjadi ketua formatur untuk menyusun Personalia.
  13. MUSDA dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakan MUNAS.
  14. Pengurus Daerah disahkan dan dilantik oleh Pengurus Pusat.
  15. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Daerah (Musda) diatur dalam tata Tertib Musyawarah Daerah (Musda)

 

Musyawarah Daerah Luar Biasa

(MUSDALUB)

Pasal  23

  1. Musdalub diadakan apabila ketua Pengda berhalangan tetap atau dinilai melanggar AD/ART serta kode etik profesi.
  2. Musyawarah Daerah Luar Biasa  mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah (Musda)
  3. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan Oleh Pengurus Daerah atas usul Tertulis lebih dari separuh Pengurus Cabang
  4. Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Pengurus Daerah dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pengurus Daerah tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, Maka  Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul
  5. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur dalam tata Tertib Musyawarah Daerah Luar Biasa.

 

Musyawarah Cabang (MUSCAB)

Pasal 24

  1. Status Musyawarah Cabang  sebagai berikut :
    1. Musyawarah Cabang Merupakan Forum kedaulatan tertinggi organisasi yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat Kota/Kabupaten
    2. Musyawarah Cabang diikuti Oleh  Pengurus Cabang, Anggota dan peninjau.
    3. Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
  2. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang
  3. Apabila Pengurus Cabang tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang Dimaksud pada ayat (2) diatas, maka Musyawarah Cabang dapat dilaksanakan oleh lebih dari separuh Jumlah Anggota yang menginginkannya.
  4. Musyawarah Cabang (Muscab) berwenang  :
    1. Menilai laporan pertanggung jawaban. Pengurus Cabang.
    2. Menetapkan program kerja organisasi di tingkat Cabang, yang merupakan solusi atas permasalahan organisasi yang aktual. Akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat daerah dan merupakan penjabaran program kerja organisasi yang lebih tinggi diatasnya
    3. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Cabang.
    4. Ketua Pengurus  Cabang terpilih membentuk Formatur sekurang kurang 3 (tiga ) Orang diantara peserta Muscab dan Ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua Formatur untuk menyusun Personalia
    5. Pengurus Cabang disahkan dan dilantik oleh Pengurus Daerah
  5. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang (Muscab) diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang (Muscab)

 

Musyawarah Cabang Luar Biasa

(MUSCABLUB)

Pasal  25

  1. Muscablub diadakan apabila ketua Pengcab berhalangan tetap atau dinilai melanggar AD/ART serta kode etik profesi.
  2. Musyawarah Cabang Luar Biasa  mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang (Muscab)
  3. Musyawarah Cabangl Luar Biasa diselenggarakan Oleh Pengurus Cabang atas usul Tertulis lebih dari separuh Anggota Cabang.
  4. Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Pengurus Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pengurus Cabang tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, Maka  Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul
  5. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur dalam tata Tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Musyawarah lainnya

Pasal  26

  1. Diluar Musyawarah Nasional (Munas), Pengurus Pusat Setiap tahun Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), dengan mengundang 3 (tiga) Orang perwakilan dari tiap-tiap Pengurus Daerah.
  2. Diluar Musyawarah Daerah (Musda), Pengurus Daerah setiap tahun menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah  (Rakerda), dengan mengundang 2 (dua) Orang perwakilan dari tiap-tiap Pengurus Cabang.
  3. Biaya penyelenggaraan Rapat Kerja menjadi tanggungan Penyelenggara.

Rapat – rapat

Pasal 27

Setiap saat yang dianggap perlu, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang pada tingkatan masing masing dapat mengadakan rapat-rapat.

Rapat – rapat terdiri dari :

  1. Rapat Pimpinan adalah rapat Pimpinan Iropin disemua tingkatan.
  2. Rapat Pleno dan atau Rapat Pleno Khusus, adalah rapat Pengurus Iropin pada semua tingkatan, untuk mengambil keputusan yang Bersifat strategis
  3. Rapat harian/rapat biasa adalah rapat pimpinan Iropin pada Tingkatannya masing masing untuk membahas teknis operasional Organisasi.

 

BAB  IV

Sanksi Organisasi

Pasal  28

  1. Apabila Pengurus Iropin Baik Pusat, Daerah dan Cabang tidak melaksanakan dan atau melakukan penyimpangan atas tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan organisasi, maka Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi wajib memberikan teguran secara tertulis.
  2. Apabila teguran pertama diabaikan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari Sejak tanggal surat teguran dikeluarkan, maka teguran kedua dilayangkan kembali, dan apa bila  dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu hari) surat teguran ke dua masih diabaikan, maka Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi berwenang mengundang Anggota untuk melaksanakan Musyawarah yang bersifat Luar Biasa.

 

Pasal 29

  1. Apabila Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia tidak melaksanakan dan atau melakukan penyimpangan  atas tugas dan kewajiban yang ditetapkan organisasi, maka Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi wajib memberikan teguran secara tertulis.
  2. Apabila teguran pertama diabaikan dalam kurun waktu  30 (tiga puluh) hari Sejak tanggal surat dikeluarkan, maka teguran kedua dilayangkan kembali , apabila surat teguran kedua masih diabaikan dalam kurun waktu 21 hari, Majelis Kehormatan dan Disiplin Profesi berwenang mengganti Kolegium Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia

 

BAB  VI

KEUANGAN

Pasal 30

  1. Saldo keuangan per tanggal 31 Desember 2015 berjumlah Rp 83.682.414,15,-
  2. Besarnya Uang pangkal, uang iuran dan hasil hasil usaha lainnya, secara teknis pengaturan dan pemanfaatannya , diatur secara tersendiri dalam peraturan Organisasi didasarkan pada hasil keputusan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu.
  3. Uang Pangkal di kelola oleh Pengda
  4. Peruntukan Iuran anggota diatur sebagai berikut :
  5. Untuk Pusat sebesar 20 %
  6. Untuk Daerah sebesar 20 %
  7. Untuk Cabang sebesar 60 %
  8. Apabila tidak ada Pengcab atau Korcab maka iuran diatur sebagai berikut :
  9. Untuk Pusat sebesar 20 %
  10. Untuk Daerah sebesar 80 %

 

BAB  VII

LAMBANG DAN MARS ORGANISASI

Pasal 31

 

Arti Lambang organisasi IKATAN Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia asalah :

  1. Lingkaran paling luar berwarna hitam melambangkan persatuan
  2. Lingkaran berbentuk cembung dan cekung berwarna putih melambangkan lensa koreksi
  3. Lingkaran bulat telur berwarna merah dipusat dan lingkaran hijau diluarnya melambangkan kelainan refraksi .
  4. Garis tegak lurus berwarna putih melambangkan Emetropia

 

Pasal 32

MARS IROPIN

Di sinilah kami bergabung

Penuhi pangilan suci

Saling bina dalam pengabdian

Dengan semangat persaudaraan

 

Di sinilah kami berbakti

Saling mengisi informasi

Tingkatkan ilmu dan pelayanan

Untuk ibu pertiwi

 

Reff :

Iropin maju terus

iropin tetap jaya

di seluruh nusantara

iropin maju terus

iropin tetap jaya

bagimu Indonesia

 

Ciptaan : Iman Ramabela, AMd. RO

 

BAB  VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal  33

  1. Perselisihan antar anggota dengan anggota, anggota dengan pengurus, penyelesaiannya dilakukan melalui Majelis Kehormatan disiplin dan Profesi.
  2. Bila salah satu pihak yang berselisih tidak puas dengan keputusan yang diterima, maka boleh melayangkan Banding pada Majelis Kehormatan dan disiplin profesi Pusat dimana keputusannya bersifat Final dan mengikat para pihak yang bersengketa.
  3. Tata cara penyelesaian diatur dalam kode etik Profesi.

 

BAB IX

ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Aturan Peralihan

Pasal 34

Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditetapkan ART ini dan sesuatu yang baru ada yang diatur dalam ART ini harus disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan ART ini.

 

Pasal  35

Ketentuan Penutup

  1. Setiap anggota dianggap telah menyetujui  isi Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. Setiap anggota dan Pimpinan Organisasi IROPIN harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  3. Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat melalui Peraturan Organisasi (PO) sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) dan perundangan yang berlaku.
  4. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dan disahkan dalam Musyawarah Nasional VI tahun 2016 di Jakarta, dan berlaku Sejak tanggal ditetapkan
  5. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah dan disempurnakan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS).

 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2016

 

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

 

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO

Kastam, A.Md.RO

Ahmad Yusron, A.Md.RO

Ketua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

 

© 2017: IROPIN