Kemenkes Perkuat Deteksi Dini Gangguan Penglihatan

Seperlima Kasus Penyebab Disabilitas di Indonesia Berkaitan dengan Gangguan Penglihatan

Berita Iropin12 Dilihat

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan sedikitnya satu juta orang berisiko mengalami gangguan penglihatan menjalani deteksi dini melalui fasilitas pelayanan kesehatan primer. Pemerintah juga menargetkan cakupan operasi katarak mencapai 80 persen dari penderita dengan tingkat keparahan sedang hingga berat.

Target tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dalam peringatan World Sight Day 2026 yang diselenggarakan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Dante mengatakan, gangguan penglihatan menjadi persoalan kesehatan yang berdampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, sekitar seperlima kasus penyakit penyebab disabilitas berkaitan dengan gangguan penglihatan.

Menurutnya, penanganan gangguan penglihatan merupakan investasi penting untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup Sehat atau Health-Adjusted Life Expectancy (HALE), yakni indikator yang mengukur lamanya seseorang dapat hidup dalam kondisi sehat tanpa disabilitas.

“Gangguan penglihatan, termasuk katarak, memang tidak memicu kematian secara langsung, tetapi sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Pemerintah bersama Perdami berkomitmen mengurai antrean operasi katarak dan mengakselerasi pemerataan dokter spesialis mata hingga wilayah terpencil,” ujar Dante.

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia atau aging population turut memperbesar tantangan penanganan gangguan penglihatan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan individu menjalankan aktivitas sehari-hari dan berdampak terhadap produktivitas.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Kemenkes mendorong percepatan pelaksanaan Peta Jalan Kesehatan Penglihatan Nasional melalui sejumlah target strategis.

Selain menargetkan satu juta orang menjalani deteksi dini, pemerintah menetapkan cakupan operasi katarak minimal 80 persen bagi penderita dengan tingkat keparahan sedang hingga berat. Kemenkes juga menargetkan sedikitnya 80 persen pasien memperoleh pemulihan ketajaman penglihatan yang baik setelah menjalani operasi.

Target lainnya adalah meningkatkan Cataract Surgical Rate (CSR) menjadi minimal 3.000 tindakan operasi katarak per satu juta penduduk setiap tahun.

Pemeriksaan Mata Diperluas ke Layanan Primer

Kemenkes juga mendorong penguatan deteksi dini melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan meningkatkan kemampuan pemeriksaan mata oleh dokter umum.

Salah satu upaya yang didorong adalah pemanfaatan funduskopi atau oftalmoskopi untuk memeriksa bagian dalam mata, terutama retina dan pembuluh darah. Pemeriksaan tersebut dapat membantu mendeteksi berbagai kelainan mata, termasuk retinopati diabetik yang merupakan komplikasi diabetes pada retina.

“Kalau semua dokter umum melakukan pemeriksaan funduskopi, kelainan mata akan makin banyak terlihat. Begitu pula jika semua dokter endokrin seperti saya melakukan funduskopi, retinopati diabetik akan makin banyak terdeteksi secara dini,” kata Dante.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Perdami, Prof. Budu mengatakan, tantangan kesehatan mata di Indonesia semakin kompleks. Selain katarak, gangguan refraksi, retinopati diabetik, age-related macular degeneration (AMD), dan glaukoma juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Menurutnya, perubahan gaya hidup dan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia turut memengaruhi pola penyakit mata di Indonesia.

Budu mengingatkan, katarak masih menjadi salah satu penyebab utama kebutaan di dunia. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat langkah pencegahan dan penanganan untuk mengurangi risiko peningkatan angka kebutaan.

Ia mengapresiasi dukungan Kemenkes yang menempatkan Perdami sebagai mitra strategis dalam penanganan kesehatan mata nasional.

Perdami juga mengajak seluruh pengurus cabang di Indonesia memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan kebutaan akibat katarak dan berbagai gangguan penglihatan lainnya. (Rilis Biro Komunikasi dan Informasi Publi Kemenkes RI)